PRAMUKA

[sunting] Kelahiran Gerakan Kepanduan

Gerakan ini dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jendral angkatan bersenjata Britania raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boy’s Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di kepulauan Brownsea, Inggris.

Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan, dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tapi penting; misalnya mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana. Gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari gerakan Pramuka internasional.

Keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting (ditulis tahun 1899), dan menjadi buku terlaris saat itu.

Pada tahun 1906, Ernest Thompson Seton mengirimkan Baden-Powell sebuah buku karyanya yang berjudul The Birchbark Roll of the Woodcraft Indians. Seton, seorang keturunan Inggris-Kanada yang tinggal di Amerika Serikat, sering mengadakan pertemuan dengan Baden-Powell dan menyusun rencana tentang suatu gerakan pemuda.

Pertemuannya dengan Seton tersebut mendorongnya untuk menulis kembali bukunya, Aids to Scouting, dengan versi baru yang diberi judul Boy’s Patrols. Buku tersebut dimaksudkan sebagai buku petunjuk kepanduan bagi para pemuda ketika itu. Kemudian, untuk menguji ide-idenya, dia mengadakan sebuah perkemahan untuk 21 pemuda dari berbagai lapisan masyarakat selama seminggu penuh, dimulai pada tanggal 1 Agustus, di kepulauan Brownsea, Inggris. Metode organisasinya (sekarang dikenal dengan sistem patroli atau patrol system dalam bahasa Inggris) menjadi kunci dari pelatihan kepanduan yang dilakukannya. Sistem ini mengharuskan para pemuda untuk membentuk beberapa kelompok kecil, kemudian menunjuk salah satu diantara mereka untuk menjadi ketua kelompok tersebut.

Setelah bukunya diterbitkan dan perkemahan yang dilakukannya berjalan dengan sukses, Baden-Powell pergi untuk sebuah tur yang direncanakan oleh Arthur Pearson untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh Inggris. Dari pemikirannya tersebut, dibuatlah sebuah buku berjudul Scouting fo Boys, yang saat ini dikenal sebagai buku panduan kepramukaan (Boy Scout Handbook) edisi pertama.

Saat itu Baden-powell mengharapkan bukunya dapat memberikan ide baru untuk beberapa oraganisasi pemuda yang telah ada. Tapi yang terjadi, beberapa pemuda malah membentuk sebuah organisasi baru dan meminta Baden-Powell menjadi pembimbing mereka. Ia pun setuju dan mulai mendorong mereka untuk belajar dan berlatih serta mengembangkan organisasi yang mereka dirikan tersebut.

Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota, Baden-Powell semakin kesulitan membimbing mereka; Ia membutuhkan asisten untuk membantunya. Oleh karena itu, ia merencanakan untuk membentuk sebuah pusat pelatihan kepemimpinan bagi orang dewasa (Adult Leadership Training Center). Pada tahun 1919, sebuah taman di dekat London dibeli sebagai lokasi pelatihan tersebut. Ia pun menulis buku baru yang berjudul Aids to Scoutmastership dan beberapa buku lainnya yang kemudian ia kumpulkan dan disatukan dalam buku berjudul Roverinng to Success for Rover Scouts pada tahun 1922.

[sunting] Perkembangan Gerakan Kepanduan

Tak lama setelah buku Scouting For Boys diterbitkan, Pramuka mulai dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Gerakannya sendiri, secara perlahan tapi pasti, mulai dicoba dan diterapkan diseluruh wilayah kerajaan Inggris dan koloninya.

Unit kepanduan di luar wilayah kerajaan Inggris yang pertama diakui keberadaannya, dibentuk di Gilbraltar pada tahun 1908, yang kemudian diikuti oleh pembentukan unit lainnya di Malta. Kanada ialah koloni Inggris pertama yang mendapat ijin dari kerajaan Inggris untuk mendirikan gerakan kepanduan, diikuti oleh Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan.Chile ialah negara pertama diluar Inggris dan koloninya yang membentuk gerakan kepanduan. Parade Pramuka pertama diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1910. Parade tersebut menarik minat para remaja di Inggris. Tidak kurang dari 10.000 remaja putra dan putri tertarik untuk bergabung dalam kegiatan kepanduan. Pada 1910 Argentina, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Norwegia, Russia, Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat tercatat telah memiliki organisasi kepramukaan.

Semenjak didirikan, Gerakan Pramuka yang memfokuskan program pada remaja usia 11-18 tahun telah mendapat respon yang menggembirakan, anggota bertambah dengan cepat. Kebutuhan program pun dengan sendirinya bertambah. Untuk memenuhi keinginan dan ketertarikan para generasi muda pada saat itu, gerakan pramuka menambah empat program dalam organisasinya untuk melebarkan lingkup keanggotaan gerakan pramuka. Keempat prpogram tersebut meliputi : Pendidikan Generasi Muda usia dini , Usia Remaja, pendidikan kepanduan putri, dan pendidikan kepemimpinan bagi pembina

Program untuk golongan siaga, unit Satuan Karya, dan Penegak/pandega mulai disusun pada akhir tahun 1910 di beberapa negara. Terkadang, kegiatan kegiatn tersebut hanya berawal di tingkat lokal/ ranting yang dikelola dalam skala kecil, baru kemudian diakui dan diadopsi oleh kwartir nasional. Kasus serupa terjadi pada pendirian golongan siaga di Amerika Serikat, dimana program golongan siaga telah dimulai sejak 1911 di tingkat ranting, namun belum mendapatkan pengakuan hingga 1930

sejak awal didirikannya gerakan kepanduan, para remaja putri telah mengisyaratkan besarnya minat mereka untuk bergabung. Untuk mengakomodasi minat tersebut, Agnes Baden Powel- adik dari bapak kepandian sedunia, Robert Baden Powell,pada tahun 1910 ditunjuk menjadi presiden organiasi kepanduan putri pertama di dunia. Agnes pada awalnya menamakan organisasi tersebut Rosebud, yang kemudian berganti menjadi Brownies (Girl Guide) pada 1914 .Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olave BAden Powell, Istri dari Lord Baden Powell. Agnes tetap menjabat sebagai wakil presiden hingga ia meninggal pada usia 86 tahun.pada waktu tersebut, kepanduan putri telah diposisikan sebagai unit terpisah dari kepanduan pria, hal tersebut dilakukan menimbang norma sosial yang berlaku saat tersebut. Pada era 90-an, Banyak organisasi kepanduan di dunia yang saling bekerjasama antara unti putra dan putri untuk memberikan pendidikan kepanduan.

Program awal bagi pendidikan pembina diadakan di London pada tahun 1910, dan di Yorkshire pada tahun 1911. Namun, Baden Powell menginginkan pendidikan tersebut dapat dipraktekkan semaksimal mungkin. Hal tersebut berarti bahwa dalam setiap pendidikan diperlukan praktek lapangan semisal berkemah. Hal ini membimbing pembentukan kursus Woodbadge. Akibat perang dunia 1, pendidikan woodbadge bagi para pembina tertunda hingga tahun 1919. Pada tahun tersebut, diadakan kursus woodbadge pertama di Gilwell Park. Pada saat ini, pendidikan bagi pembina telah beragam dan memiliki cakupan yang luas. Beberapa pendidikan yang cukup terkenal bagi pembina antara lain : Pendidikan dasar, Pendidikan spesifik golongan, hingga kursus Woodbadge.

[sunting] Keanggotaan

Scouting 'round the world, 1977 edition

Scouting ’round the world, 1977 edition

Sampai tahun 2005, terdapat lebih dari 28 juta anggota terdaftar kepanduan putra dan 10 juta anggota terdaftar kepanduan putri di seluruh dunia dari 216 negara dan teritori berbeda.

Daftar 20 besar negara-negara dengan jumlah anggota pramuka terbesar:

Negara Keanggotaan [1][2] Tahun Berdiri
Kepanduan Putra Kepanduan Putri
Amerika Serikat 9,500,000 1910 1912
Indonesia 8,100,000 1912 1912
India 3,700,000 1909 1911
Filipina 2,600,000 1910 1918
Thailand 1,400,000 1911 1957
Britania Raya 1,000,000 1907 1909
Bangladesh 950,000 1920 1928
Pakistan 570,000 1909 1911
Kenya 420,000 1910 1920
Korea 280,000 1922 1946
Kanada 260,000 1908 1910
Jerman 260,000 1910 1912
Jepang 240,000 1913 1919
Italia 210,000 1912 1912
Nigeria 160,000 1915 1919
Polandia 160,000 1910 1910
Prancis 150,000 1910 1911
Belgia 150,000 1911 1915
Hong Kong 150,000 1914 1916
Malaysia 140,000 1911 1916

[sunting] Gerakan Pramuka Indonesia

Presiden SBY Membuka Jambore Nasional VIII-2006

Presiden SBY Membuka Jambore Nasional VIII-2006

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Gerakan Pramuka Indonesia

Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lambang dari gerakan gerakan ini adalah tunas kelapa karena seluruh bagian dari pohon kelapa bermanfaat. Diharapkan dengan lambang itu, para pramuka bisa memberi banyak manfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar.

Pesan Pembimbing
Pembimbing
Kak Dadang
Salam Pramuka.
Adik-adik yang kakak cintai, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa bangsa kita beberapa waktu terakhir dihantam berbagai musibah. Oleh karena itu kakak mengingatkan kepada kita semua agar selalu “eling lan waspodo”, selalu menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta, Manusia dan alam di sekitar kita.
Perbanyaklah ibadah dalam artian yang luas. Selain ritual keagamaan kita masing-masing, menjaga keharmonisan dengan manusia dan alam sekitar kita adalah hal yang wajib kita lakukan.
Selaku anggota Pramuka amalkanlah ikrar dan janjimu, laksanakanlah dalam kehidupan sehari-hari, niscaya ia bagaikan cahaya yang akan menerangi jalan kita.
Jagalah alam kita, jangan sampai ia rusak karena ulah mereka yang tidak bertanggung jawab.
Dan yang sangat penting, jagalah kesehatan diri kita masing-masing, karena dengan kesehatan kita akan dapat beraktifitas mencapai cita-cita kita, ingatlah, “Satyaku Kudharmakan, dharmaku kubhaktikan”.
Salam Pramuka.
Sekretariat :
Jl. Teja Pamekasan 69351
Telp. (0324) 323534

AMBALAN
BHINNEKA TUNGGAL IKA

KEHORMATAN ITU SUCI
JANGANLAH KURANG AMALMU DALAM KESUKARAN
TENANGLAH DALAM BAHAYA
KATAKANLAH SELALU DALAM SEBENARNYA
JANGANLAH SEKALI-KALI SETENGAH BENAR
ATAU YANG BERARTI DUA

SABDA PANDITA RATU
MANUSIA ITU MANUSIA
KAYA ATAU MELARAT ADALAH KEADAAN LAHIR
KITA MENGUKUR ORANG DENGAN UKURAN BATIN
SIAPA SAJA MESKIPUN BAGAIMANA DALAM KAWAN KITA

KARENANYA
JANGANLAH BERBUAT SESUATU
YANG DAPAT MELUKAI HATI
ATAU MENGHINAKAN ORANG LAIN

LEBIH BAIK MATI TERHORMAT
DARIPADA HIDUP DENGAN NISTA
DALAM KEADAAN BAGAIMANAPUN JUGA
PANCARKANLAH JIWAMU DENGAN RIANG GEMBIRA
DAN JANGANLAH TAMPAK PADA LAHIRMU AKAN ISI HATIMU

PEMUDA YANG SETIA ADALAH ORANG YANG SOPAN DAN PERWIRA
YANG MEMBELA ORANG-ORANG MISKIN
DAN MEREKA YANG KURANG DARIPADANYA
YANG TELAH MENOLONG DIRINYA

INGATLAH DAN PERGUNAKANLAH SEBAIK-BAIKNYA
SEGALA SESUATU YANG KITA TERIMA DARI TUHAN

ITULAH KEHENDAK AMBALAN KITA
BHINNEKA TUNGGAL IKA
Penggalan Sejarah

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
“Sejarah adalah guru dari penghidupan dan pembawa berita dari masa yang lampau”
Cicero, Filsuf

Kota Jakarta pada awalnya hanyalah sebuah bandar kecil bernama Sunda Kalapa, terletak di muara Sungai Ciliwung pada sekitar 500 tahun silam. Pada Abad ke-14 wilayah ini masuk dalam bagian kekuasaan dari Kerajaan Pajajaran, yang berfungsi sebagai kota perdagangan, kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan Internasional yang cukup ramai dikunjungan para saudagar dari berbagai mancanegara.

Bangsa Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa pada tahun 1522 berasal dari para pedagang Portugis dalam rangka mengembangkan perdagangannya di Asia Tenggara. Mereka lalu berusaha bekerja sama dengan Kerajaan Padjajaran yang dipimpin Sri Baduga Maharaja. Kala itu, Raja Padjajaran sedang menggalang kekuatan dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk bantuan kekuatan armada dari bangsa Portugis.

Dukungan kekuatan itu, diperlukan untuk mengantisipasi adanya perluasan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan yang sedang berkembang di Jawa bagian Timur melakukan ekspansi ke Jawa bagian Barat. Munculnya kekhawatiran Raja seperti itu, memang terbukti. Beberapa tahun kemudian Kerajaan Demak yang terkenal dengan kekuatan agama Islam-nya, melakukan perluasan kekuasaan dan menyebarkan pengaruhnya ke Jawa bagian Barat.

Pemimpin perluasan itu, dipimpinan oleh Falatehan -atau lebih dikenal sebagai Fatahilah, seorang guru agama terkenal dan kharismatik dari Kerajaan Demak, yang memimpin penyerangan, kemudian merebut Banten dan Sunda Kalapa dari tangan Kerajaan Pajajaran –yang ketika itu beribukota di daerah pedalaman, dekat kota Bogor sekarang (Batu Tulis).

Fatahillah kemudian mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta -yang berarti “Kemenangan Akhir”– pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Kekuasaan Fatahillah, kemudian direbut oleh orang-orang Belanda yang tiba di Sunda Kalapa pada tahun 1596.

Tahun 1602, Belanda mendirikan Benteng di Teluk Jakarta oleh Van Raay, seorang pegawai VOC, diberi nama “Batavia”. Benteng ini menjadi pusat persekutuan dagang VOC untuk wilayah Hindia Timur. Sejak itulah Belanda memulai penjajahannya di seluruh kepulauan Nusantara.

Dari Gemeente Sampai Jakaruta Tokubetsu Shi

Berdasarkan Ordonansi (Undang-undang) tanggal 18 Maret 1905, Kota Batavia — pada tanggal 1 April 1905– ditetapkan sebagai sebuah daerah lokal, yang mempunyai kewenangan mengatur keuangan sendiri, berikut Dewan Daerah yang berdiri sendiri dengan nama: Gemeente Batavia. Ini adalah Gemeente pertama yang dibentuk di Hindia-Belanda. Luasnya ketika itu kurang lebih 125 km per segi, belum termasuk pulau-pulau yang ada di Teluk Batavia (kini Pulau Seribu).

Pada tahun 1908, untuk keperluan menjalankan pemerintahan Pamongpraja, Afdeling Stad en Voorsteden van Batavia dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden, serta 6 Onderdistrik (Mangga Besar, Penjaringan, Tanjung Priok, Gambir, Senen, Tanah Abang), yang dikepalai oleh para Wedana dan Assisten-Wedana. Dari 6 Onderdistrik dibagi lagi menjadi 27 buah Wijk, dan masing-masing Wijk dibagi lagi dalam Kampung-kampung.

Sebelumnya, tahun 1904 ada ketentuan baru bahwa untuk “Gemeente” tertentu oleh Gubernur-Jenderal dapat diangkat seorang Ketua Dewan “Gemeente” tersendiri. Ketua Dewan yang diangkat itu memakai sebutan Burgemeester (Walikota). Burgemeester Batavia pertama-yang diangkat oleh Gubernur-Jenderal pada tahun 1916 adalah Mr, G.J. Bisschop (nama Burgermeester Bisshopplein kemudian diabadikan untuk jalan yang sekarang menjadi JI Taman Suropati).

Disamping jabatan Burgemeester, ada pula jabatan “Loco-burgemeester” (Wakil Walikota). Beberapa tokoh bangsa Indonesia yang pernah duduk sebagai anggota Gemeente Batavia, antara lain: Prof. Dr. Sardjito (almarhum), bekas Rektor Universitas Gajah Mada, Prof. Dr. Husein Djajadiningrat (almarhum), Sutan Mohammad (almarhum), Abdulmoeis (almarhum), dan yang paling terkenal adalah Mohammad Husni Thamrin (almarhum).

Husni Thamrin -yang asli putra Betawi– pernah pula menjabat Loco-burgemeester dari Batavia, merangkap anggota Volksraad Kantor Sekretariat Gemeente Batavia hingga tahun 1912 di Binnen Nieuwpoortstraat (Gedung Balaikota pada masa Pemerintahan V.O.C. Tahun 1913, dan Binnen Nieuwpoortstraat lalu pindah ke Tanah Abang Barat No. 35, dan sejak 1919 hingga kini pindah di Koningsplein Zuid 9, yaitu Balaikota sekarang di Jl Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat).

Pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda abad ke-19, Stad (kota) Batavia dengan daerah-daerah sekelilingnya merupakan suatu Karesidenan, yang dipimpin oleh seorang residen. Daerah administratip Karesidenan Batavia ini dibagi pula secara administratip dalam lingkungan-lingkungan yang lebih kecil, yang disebut “afdeling”. Sampai permulaan abad ke-20, Karesidenan tersebut terdiri dari lima wilayah, yakni:

1. Afdeling “Stad en Voorsteden van Batavia” (Kota dan pinggiran kota Batavia),
2. Afdeling Meester Cornelis (sekarang Jatinegara),
3. Afdeling Tanggerang,
4. Afdeling Buitenzorg (sekarang Bogor)
5. Afdeling Krawang.

Afdeling “Stad en Voorsteden van Batavia” dikepalai seorang Asisten Residen. Afdeling ini dibagi lagi menjadi 4 distrik, yaitu: Distrik Penjaringan, Pasar Senen, Mangga Besar dan Tanah Abang. Termasuk pula dalam afdeling ini pulau-pulau di Teluk Batavia dan sebelah Utaranya (sekarang Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu).

Pada tahun 1922 keluarlah Undang-undang tentang Pembaharuan Pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang ini berturut-turut terbitlah Undang-undang (UU) Propinsi (1924), UU Regentschap (Kabupaten, 1924) dan UU Stadsgemeente (Stadsgemeente Ordonnantie, disingkat: S.G.O., 1926).

Selanjutnya “Gemeente Batavia” ditetapkan menjadi “Stadsgemeente Batavia”, yang kemudian menyelenggarakan Pemerintahan Daerahnya menurut ketentuan-ketentuan dalam S.G.O.

S.G.O. menetapkan susunan Pemerintahan suatu Stadsgemeente terdiri dari:
1. Raad (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
2. College van Burgemeester en Wethouders (Dewan Pemerintah Daerah),
3. Burgemeester (Walikota);

Jakaruta Tokubetsu Shi

Tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan balatentara Jepang. Dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia-Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah itu, pihak Jepang lalu mengeluarkan Undang-undang No.42 tentang “Perobahan Tata Pemerintahan Daerah”. Menurut UU tersebut, Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan Daerah yang disebut “Syuu” (Karesidenan), “Syuu'” dibagi dalam beberapa “ken” (Kabupaten) dan “Shi” (Stadsgemeente).

Kalau dalam Stadsgemeente hanya merupakan Badan yang mengurus rumah tangganya saja, tanpa melaksanakan urusan Pamongpraja, maka menurut UU Tata Pemerintahan Daerah pada masa pemerintahan Jepang, “‘Shi” (Stadsgemeente) mengerjakan segala urusan pemerintahan (pamongpraja) dalam lingkungan daerahnya.

Urusan Pemerintahan (Pamongpraja) di dalam Stadsgemeente’ yang diurus oleh Regent (Bupati), Wedana, Assisten-Wedana, Kepala Kampung atau Wijkmeester, sekarang termasuk dalam kekuasaan “Shichoo” (Walikota). Mereka itu menjadi pegawai Shi dan menjalankan urusan Pemerintahan Shi dibawah perintah dan pimpinan “Shichoo”.

Selanjutnya menurut Undang-undang tersebut diatas, “Gunseikani’ (Kepala Pemerintahan Balatentara Jepang) dapat membentuk “Tokubetsu Shi” (Stadsgemeente luar biasa). Bedanya antara “Tokubetsu Shi” dan “Shi” adalah, bahwa Tokubetsu Shi tidak merupakan Daerah Otonom dibawah Syuu, melainkan langsung dibawah Gunseikan. Dengan demikian, maka kedudukan Pemerintahan kota Jakarta telah meningkat lagi, “Jakaruta Tokubetsu Shi” dipimpin oleh “Tokubetsu Shichoo” dan beberapa orang “Zyoyaku” (Pegawai Tiggi), yang masing-masing diangkat pula oleh Gunseikan.

Sampai berakhirnya pendudukan Jepang dalam tahun 1945, kota Jakarta adalah satu-satunya “Tokubetsu Shi” di Indonesia. Jakaruta Tokubetsu Shichoo yang pertama adalah Tsukamoto, dan yang terakhir adalah Hasegawa.

Menjadi DCI/DKI Jakarta

Ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang ditandai dengan upacara pembacaan teks Proklamasi oleh Suwirjo di Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi) No. 56, istilah “Jakaruta Tokubetsu Shi’ diganti dengan “Pemerintahan Nasional Kota Jakarta”. Sebagai Walikota pertama yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada 29 September 1945 adalah Suwirjo -yang menjadi Ketua Panitia dan pembaca teks Proklamasi tersebut.

Tanggal 21 Nopember 1947, sewaktu Walikota Suwirjo bersama beberapa orang pejabat ditangkap dan kemudian diusir dari kota Jakarta oleh Pemerintah NICA (The Netherlands Indies Civil Affairs), maka untuk sementara kekuasaan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta fakum. Baru pada tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Kerajaan Belanda mengakui Kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang berbentuk Federasi dengan sebutan: Republik Indonesia Serikat.

Bagi Stadsgemeente Jakarta tidak ada banyak perubahah. Hanya saja-sesuai dengan ketetapan semula, Majelis Pemerintahan Kota Jakarta dan Badan Pemerintah Harian, pada tanggal 1 Maret 1950 meletakkan jabatannya. Untuk menghindari kekosongan Pemerintahan, pada tanggal 22 Februari 1950 Presiden R.I. memutuskan, bahwa semua kekuasaan dan kewajiban yang menurut Undang-undang seharusnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Kota dan ‘College van Burgemeester en Wethouders” dari “Haminte-Kota Jakarta, untuk sementara waktu diselenggarakan oleh Walikota, yang waktu itu masih dijabat oleh Mr. Sastromuljono.

Hal ini tidak berlangsung lama. Karena pada akhir bulan Pebruari 1950, dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri R.I.S. dibentuklah “Panitia Tujuh”, yang terdiri dari tujuh orang tokoh. Yakni Suwirjo sebagai Ketua, dan sebagai anggota masing-masing: Supranoto, Mr. Sudjono, Mr. Jusuf Wibisono, Sjamsudin Saat, Mr. St. Takdir Ali Sjahbana dan B.A. Motik. Panitia ini bertugas untuk dalam waktu singkat membentuk Majelis baru yang didalamnya duduk wakil-wakil dari aliran-aliran politik dan lainnya yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari masyarakat Kota Jakarta pada saat itu.

Tugas Panitia Tujuh berakhir pada tanggal 9 Maret 1950 dengan membentuk:
1. Pemerintahan Kotapraja Jakarta, yang terdiri dari:
a. Dewan Perwakilan Kota Sementara.
b. Badan Pemerintah Harian,
c. Walikota;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, yang terdiri dari 25 orang anggota. Walikota menjadi anggota merangkap Ketua. Anggota-anggota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri;

3. B.P .H. terdiri dari Wali kota sebagai anggota merangkap Ketua, dan 4 orang anggota lainnya, yang dipilih dari anggota-anggota D.P.K. Sementara;

Oleh karena diharapkan bahwa pemilihan umum akan dapat segera diadakan, maka D.P. K. Sementara dan B.P.H. tersebut, hanya diberi masa kerja 3 bulan saja, tetapi seiambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1950 harus sudah meletakkan jabatannya.

Keputusan Panitia Tujuh tersebut diatas disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.S. tanggal16 Maret 1950 No. B.J.3/4/13, terhitung mulai tanggal15 Maret 1950.

Yang diangkat untuk pertama kali sebagai anggota B.P.H. adalah Supranoto, Sardjono, Tabrani dan De Quelju. Dan pada tanggal 23 Maret 1950 Suwirjo diangkat oleh Presiden R.I.S. sebagai Walikota Jakarta lagi. Mr. Sastromuljono mengadakan timbang-terima kepada Suwirjo pada tanggal 30 Maret 1950. Disusul dengan penyerahan kekuasaan Pemerintahan pada tanggal 31 Maret 1950 dari Gubernur Distrik Federal (Gubernur Batavia en Ommelanden) kepada Walikota Suwirjo, lingkungan wilayah Kotapraja ditambah dengan beberapa wilayah baru, yaitu:

1. Pulau Seribu
2. Onderdistrik Cengkareng, .
3. Sebagian dari Distrik Kebayoran (Onderdistrik Kebonjeruk, Kebayoran ilir dan Kebayoran Udik), dan
4. Sebagian dari Distrik Bekasi (Onderdistrik Pulogadung dan sebagian dari Onderdistrik Cilincing).

Apabila kota lainnya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagian disebut “Kota Besar” dan lainnya “Kota Kecil”, maka Kota Jakarta adalah satu-satunya yang dengan resmi disebut: “Kotapraja”. Wilayahnya waktu itu terdiri dari: 6 Kawedanan, 20 Kecamatan dan 136 Kelurahan.

Untuk menunjang pengelolaan manajemen pemerintah kota Jakarta yang semakin kompleks dan luas, tahun 1955, walikota Sudiro membagi kota Jakarta menjadi tiga wilayah kabupaten administratif. Yakni Jakarta Utara, Jakarta Tengah dan Jakarta Selatan. Masing-masing wilayah dipimpin Wedana Senior dengan pangkat Patih.

Setara Menteri

Setelah bertahun-tahun menjadi ibukota negara, baru tahun 1964 -melalui UU No 10/1964, status Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (saat itu disebut Daerah Chusus Ibukota/DCI Djakarta Raja).

Dengan alasan agar gerak Gubernur DKI Jakarta semakin dinamis, maka keluar lagi Penetapan Presiden tanggal 14 Juli 1965 No 15/1965 yang menyatakan -kedudukan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta disetarakan dengan Menteri.

Sementara itu tahun 1964, Gubernur DKI Jakarta Soemarno sempat melepaskan jabatannya dan digantikan oleh Gubernur Henk Ngantung. Namun, berdasarkan Keppres No.289/1965 yang dikeluarkan 14 Juli 1965, Soemarno diangkat kembali Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka dekonsentrasi, melalui Lembar Daerah No.4 tahun 1966, wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi lima wilayah Kota Administratif, Yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Wilayah kota adminsitratif tersebut dipimpin oleh seorang Walikota. Namun batas wewenang dan tanggungjawabnya hanya meliputi teknis administratif, taktis operasional dan koordinasi teritorial. Kini, lima wilayah di DKI tersebut telah meningkat menjadi Kotamadya yang masing-masing dipimpin seorang walikota.

Foto :

1. Foto lukisan pelabuhan Sunda Kelapa/Batavia (landscape pelabuhan dengan latar belakang Stad Batavia (kota Jakarta Tempo Doeloe)
2. Foto museum Fatahila
3. Foto Balaikota DKI Jakarta
4. Foto DPR tahun 1950-an
5. Foto Bung Karno dan walikota Sumarno di Gedung Pola
6. Foto Pembangunan dan peresmian Bundaran HI
7. Foto jalan raya di Jakarta jaman 1960an
8. Foto lalulintas (trem, truk dll) di Jakarta
9. Foto Jalan Thamrin tempo doeloe
10. Foto kegiatan para mantan Gubernur DKI Jakarta dengan Presiden Soekarno
11. Dll (foto-foto tempo doeloe yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan DKI Jakarta).

Pointers :

Sejarah Jakarta

- Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
- 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari j adi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
- 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia.
- 1 April 1905 berubah nama menjadi Gemeente Batavia.
- 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
- 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakaruta Toko Betsu Shi.
- September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
- 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan Pre Federal berubah nama menjadi Stad

Gemeente Batavia.

- 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praja Jakarta.
- 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja Jakartaa Raya.
- Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
- 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.

Tulisan II Jakarta Tempo Doloe :

“Queen of The East”


&


Weltevreden



Pada pertengahan Abad ke-18, ketika masih bernama Batavia, Jakarta sudah terkenal di dunia sebagai salah satu kota pantai yang menjadi pusat perdagangan di Timur Jauh. Tak mengherankan, ketika itu Jakarta dijuluki sebagai “Queen of The East”.

Pemerintahan Hindia Belanda sangat mengandalkan Jakarta –sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan-di Timur Jauh. Apalagi ketika tahun 1886 dibangun pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan modern. Ini, membuat peran Jakarta semakin penting dan diperhitungkan, sekaligus menjadi pengimbang dalam perdagangan dunia yang kian dinamis, setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869.

Sebagai kota yang penting dan diperhitungkan di dunia, pembangunan dan pengembangan Batavia ketika itu tidak lagi hanya sebagai kota dagang dan persinggahan. Tetapi ditujukan menjadi daerah koloni yang nyaman, sesuai selera orang Eropa. Karena itu, pemerintahan Hindia Belanda memindahkan pusat pemerintahan dari Oud Batavia (kota lama) ke Weltevreden, dengan membangun kota baru. Berbagai gaya arsitektur bangunan Eropa yang telah diadaptasikan dengan iklim tropis, dimasukkan dalam penataan dan pelaksanaan kota.

Sarana dan prasarana pun di bangun dalam skala sebuah kota besar. Tahun 1873, dibangun jaringan transportasi darat, seperti jalan raya, jalur kereta api dari Batavia (Jakarta) sampai Buitenzorg (kini Bogor). Dilanjutkan dengan pembangunan jaringan-jaringan rel kereta pai ke berbagai kota. Di dalam kota dibangun pula jaringan trem uap.

Di pusat pemerintahan Weltevreden, dibangun istana Waterlooplein yang kemudian berfungsi sebagai kantor pemerintah, gedung pengadilan Hoogeerechtshof, gereja Katholik Kathedral, gereja Protestan Willemskerk, sekolah-sekolah, gedung kesenian Schowburg, asrama militer dan rumah sakit.

Sejak itu minat orang-orang Eropa ke Batavia kian tinggi. Berdasarkan data Gemeente Register, pada tahun 1924 penduduk Eropa di Batavia berjumlah 27.960 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 28.848 orang pada tahun 1925. Dan pada (sensus) 21 Oktober 1926, jumlah bangsa Eropa di Batavia naik menjadi 29.126 jiwa. Sedangkan penduduk Tionghoa mencapai 40 ribu jiwa, Arab 13 ribu jiwa, dan yang terbanyak adalah penduduk asli Indonesia (bumiputra), mencapai 228.000 jiwa.

Ketika itu, luas Gemeente Batavia hanya 125 km persegi, tidak termasuk Kepulauan Seribu. Namun, sejak tahun 1917, sejalan dengan perkembangan kota, Gemeente Batavia diperluas. Tahun 1936, ketika Meester Cornelis (sekarang Jatinegara) digabungkan, luas Stadsgemeente Batavia bertambah menjadi 182 km persegi.

Kawasan Menteng.

Strategi planologi yang berkembang di Eropa sangat berpengaruh pada strategi pembangunan dan perencanaan Batavia. Pada awal Abad 20, di Eropa sedang populer penataan kota taman (Garden City) dan Ir Thomas Kaarsten adalah salah seorang planolog taman saat itu. Tak heran di Batavia pun muncul peraturan untuk membangun taman-taman kota. Sejak itu, bermunculanlah taman-taman kota. Dan Batavia semakin cantik dengan adanya Wilhelminapark (kini kompleks Masjid Istiqlal), Frombergspark (kini Taman Chairil Anwar), Decapark (taman di depan Istana Merdeka), serta Burgermeester Bisschopplein (kini Taman Surapati).

Pengaruh tersebut (penataan kota taman) terlihat saat mengembangkan Menteng. Kawasan yang diambil dari van Muntinghe, pemilik awal lahan di Menteng itu, dibangun menjadi kawasan prestisius. Bahkan proyek ini dikuatkan oleh peraturan BBV 1919. Dibentuk pula badan Bowploeg, sebagai pengarah pembangunan. Pola penataan ruang kota disesuaikan dengan syarat kota modern. Jalan utama Nassau Boulevard (kini Jalan Imam Bonjol) dan Oranye Boulevard (kini Jalan Diponegoro) merupakan arteri, dengan titik pertemuan di Bisschoplein (Taman Surapati) dengan van Heuzt Boulevard.

Untuk membangun vila-vila, sengaja diundang arsitek-arsitek Eropa. Di sinilah awal berkembangnya seni arsitektur Indotropis.

Menteng yang dulunya terdiri dari Niew Gondangdia dan Menteng, merupakan salah satu contoh perancangan kota modern pertama di Indonesia. Menteng dibangun oleh developer swasta NV de Bouwploeg yang dipimpin arsitek PJS Moojen yang tampaknya juga merencanakan tata letak dasar keseluruhan kawasan tersebut.

Sistem Zoning. Strategi peruntukkan lahan kota di Batavia dulu, mengadaptasi Sistem Zoning yang telah dikembangkan di kota-kota Eropa. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1930 metoda peruntukkan lahan kota telah diperkenalkan. Misalnya di Utara, Oud Batavia (kota tua) dipertahankan sebagai kawasan perdagangan. Di tengah, yaitu Noordwijk (kini Jalan Juanda), Rijswijk (kini Jalan Veteran), sampai Pasar Baru dijadikan sebagai kawasan campuran antara pertokoan, perkantoran, arena hiburan dan hotel-hotel. Di Selatan, yakni Koningsplein (kini kawasan Monas) sebagai perkantoran dan pemukiman. Setelah abad ke-20 Koningsplein berkembang sebagai pusat pemerintahan.

Pada tahun 1818, Daendels-lah yang pertama kali membuka lapangan seluas 1 x 0,85 km ini sebagai tempat latihan militer. Peningkatan peran kawasan ini (sekarang Monas), diawali ketika istana Waterloplein (kini Gedung Departemen Keuangan di Lapangan Banteng) ditetapkan sebagai kantor pemerintahan. Sehingga Gubernur Jendral berdiam di Di Rijswijk (kini Istana Merdeka). Tempat itu kemudian dibangun menjadi istana dengan dua wajah. Yakni menghadap Rijswijk (kini Istana Merdeka) dan menghadap ke Koningsplein (kini Istana Negara).

Di sekeliling Koningsplein berdiri pula rumah-rumah mewah kediaman para pembesar pemerintahan Hindia Belanda, disusul bangunan penting, seperti Museum (kini Museum Gajah), kantor Gemeenteraad, Rechtshoogeschool atau Sekoilah Tinggi Hukum (kini Kantor Hankam), kantor Pelayaran Nederland & Rotterdamsche Indische Radio Omroep Maatschappij atau disingkat NIROM (kini RRI), kantor perusahaan minyak Koloniale Petroleum Verkoop Maatschappij (KPM), Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM).

Gedung-gedung Bersejarah di Jakarta (berupa parade foto)

Foto :
1. Pasar Senen Tempo Doeloe dan sekarang
2. Pasar Tanah Abang Tempo Doloe dan sekarang
3. Lapangan Monas Tempo Doeloe dan sekarang
4. Istana Merdeka Tempoe Doeloe dan sekarang
5. Markas KKO dan bangunan bersejarah lainnya yang berkaitan dengan tulisanOleh-oleh dari Manila

3rd Unit Leaders Roundtable adalah pertemuan pembina pramuka yang diselenggarakan oleh World Scout Bureau, Asia Pasific Region untuk yang ketiga kalinya. Pertemuan pertama dilaksanakan di Hongkong pada tahun 2001, pertemuan kedua dilaksanakan di Bangladesh pada tahun 2004.

Pertemuan ini, yang di Indonesia dikenal dengan Karang Pamitran , diselenggarakan di Tarlac City, Philippines pada 4—9 Juni 2007.Yang diikuti oleh 30 orang dari 11 negara di Asia Pasific, yaitu: Philippines, Indonesia, Hongkong, Thailand, Bhutan, Maldives, Korea, Japan, Srilanka, Pakistan, dan Malaysia.

Gerakan Pramuka Indonesia mengirimkan seorang delagasinya untuk mengikuti kegiatan tersebut, yaitu Kak Arif Eko Wahyudi dari Kwarda Jawa Timur. Ini merupakan kali pertama Indonesia mengikuti kegiatan Unit Leaders Roundtable, sejak diselenggarakan pada tahun 2001.

Acara dikemas dalam bentuk seminar dan lokakarya dengan menghadirkan narasumber dari WSB-Asia Pasific Region, Boy Scouts of the Philippines, dan pakar pendidikan (Profesor) di Philippines.

3rd APR ULR bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pembina pramuka di kawasan asia pasific untuk berkumpul, berdiskusi dan saling berbagi pengalaman, ide, dan ilmu atas masalah-masalah yang sering dihadapi dan mencari penyelesaian yang tepat.

Pada saat seminar dan lokakarya dipaparkan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kaum muda pada saat ini, perubahan sosial di masing-masing negara dan dikawasan asia pasific pada umumnya yang berakibat secara langsung maupun tidak langsung pada perilaku kaum muda.
Di sana para peserta saling berbagi ide dan gagasan, mengidentifikasi strategi-strategi dan merencanakan bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota pramuka di kawasan asia pasific. Yang menjadi salah satu topic hangat adalah mendiskusikan bagaimana melibatkan kaum muda dalam pengambilan keputusan di organisasi Gerakan Pramuka (mulai gudep sampai kwartir) dan bagaimana agar banyak pramuka penegak/pandega bersedia menjadi pembina pramuka.
Di akhir acara, peserta mendiskusikan bagaimana model pembina pramuka di abad ke 21.

Materi-materi yang disampaikan dalam seminar adalah:
1. Kilas balik Unit Leaders Roundtable mulai tahun 2001—2007,
2. Back to the Troop,
3. Todays… Young People,
4. Unit Leadership,
5. Mission and Strategy of Scouting,
6. Educational Objectives,
7. Visibility and Image of Scouting,
8. The Scout Method,
9. The Programme Cycle,
10. Membership Growth,
11. Programme Resources,
12. Child Protection,
13. Risk Management, dan
14. A Model Leader.

Pada akhir kegiatan peserta diajak kunjungan melihat latihan pramuka di salah satu gugusdepan yang berpangkalan di Tarlac National High School, sekolah tertua di kota Tarlac.

Dari semua materi, ada dua hal baru yang perlu diadaptasi dan diadopsi di Gerakan Pramuka, khususnya di Jawa Timur. Yaitu: The Programme Cycle dan Risk Management.
Programme Cycle
Adalah konsep yang diambil dari Boy Scouts of America (BSA) oleh WOSM dan disebarkan kepada regional-regional untuk diadaptasi. Programme cycle atau siklus program mempunyai perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan penyusunan program latihan gugusdepan di Indonesia. Bila di Indonesia, program latihan disusun oleh pembina dan dilaksanakan oleh pramuka (penggalang), maka siklus program dibuat oleh pramuka melalui mekanisme rapat dewan pasukan dan rapat regu. Pembina hanya berfungsi sebagai fasilitator. Selanjutnya program itu dilaksanaka oleh dewan pasukan atau regu yang diberi tanggung jawab oleh pasukan.

Sementara di Indonesia, program latihan dibuat oleh pembina, dengan pramuka sebagai pelaksana. Hal ini dapat diketahui dari penugasan Masa Pamantapan dan Evaluasi (MPE) setelah KMD. Dimana pembina harus membuat program kegiatan setiap bulannya selama enam bulan.

Risk Management
Adalah bagaian dari perencanaan yang dibuat oleh para pembina tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan risiko yang akan dihadapi serta antisipasi bila terjadi atau bagaimana agar tidak terjadi.

Setiap kegaitan yang akan dilaksanakan diidentifikasi terlebih dahulu potensi-potensi yang membahayakan. Bila dapat dihindari/ dihilangkan, bagamana caranya. Namun bila tidak dapat dihindari, bagaimana caranya untuk meminimalkan risikonya.

Ditegaskan pada pertemuan tersebut, bahwa kegiatan-kegiatan pramuka rentan atau berpotensi besar terjadinya kecelakaan. Karena kegiatan pramuk lebih banyak dilakukan di luar, menuntut keaktifan peserta, dan umumnya memiliki tantangan-tantangan. Karena tuntutan masyarakat akan keselamatan anaknya semakin tinggi. Demikian pula tuntutan negara kepada para penyelenggara pendidikan/kegiatan anak sebagaimana tersurat pada undang-undang perlindungan anak di berbagai negara.

Pertemuan seperti ini sangat manarik dan penting untuk diikuti. Karena selain mampu mengembangkan wawasan membina, juga dapat menambah ide-ide tentang pembinaan pramuka di gugusdepan.

2007 | Oleh kak Arif Eko Wahyudi

FREE LIMS and ELN for Science Researchers

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: